Komentar |
Jakarta -- Pemerintah terus-menerus menggemakan wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan. Rencana inipun membuat Pulau Kalimantan menjadi sorotan dari berbagai aspek, terutama dari sisi ekonomi, seperti ketersediaan lahan, infrastruktur, dan properti atau pemukiman.
Sebanyak 800 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut-sebut akan diboyong ke Pulau Kalimantan. Angka itu mencakup pekerja di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).
Kedatangan penduduk baru di Pulau Kalimantan tentunya membuat pasar properti di kawasan tersebut laris manis. Meskipun pemerintah menjanjikan fasilitas perumahan untuk ASN, tak menutup kemungkinan mereka menginginkan hunian pribadi. Tak hanya ASN, perpindahan ibu kota juga mendorong minat warga dari Pulau Jawa yang sesak datang ke Pulau Kalimantan.
Meski pemerintah belum menetapkan lokasi ibu kota, nyatanya banyak spekulan tanah bermunculan. Bahkan mereka telah menawarkan tanah di situs jual beli online dengan harga yang fantastis.
Para spekulan mengklaim tanah mereka berdekatan dengan lokasi calon ibu kota baru. CNNIndonesia.com pun menemukan beberapa tanah yang dijual di perdagangan via daring (online), OLX.
Dengan kalimat berbentuk promosi, penjual menawarkan tanah seluas 500x300 meter dengan harga Rp40 miliar secara negosiasi. Lokasi tepatnya di dekat Jalan Trans Kalimantan, Sei Gohong, Bukit Batu.
"Lokasi strategis, cocok untuk investasi, pembangunan perumahan, pembangunan hotel, dan cocok untuk bisnis lainnya. Bisa dicek di Bappenas. Siapa cepat dia dapat," tulis penjual.
Padahal, pemerintah memastikan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru tak bisa dimanfaatkan oleh spekulan untuk mendapat keuntungan berlipat ganda.
Perencana Keuangan dari Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andi Nugroho mengatakan sebelum memborong properti, sebaiknya masyarakat harus sabar menunggu pengumuman resmi ibu kota baru. Masyarakat diimbau tak tergiur dengan tawaran para spekulan.
"Menurut saya menunggu pengumuman resmi dari pemerintah dulu," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Setelah mendengar pengumuman resmi, masyarakat juga disarankan buru-buru membeli properti di ibu kota baru. Bagi abdi negara ia mengimbau agar menunggu kepastian penempatan di ibu kota baru, serta fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah.
"Kalau ternyata beli properti dan mendapat rumah sewaan sayang sekali. Kecuali dia mau investasi," ujarnya.
Ketika sudah mendapatkan kepastian terkait informasi ibu kota baru, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dari sisi jarak ke lokasi kantor sebaiknya di rentang 5-10 Kilometer (Km). Ia mengatakan properti di lokasi tersebut hargaya lebih miring ketimbang properti yang lokasinya lebih dekat lagi dengan ibu kota.
Masyarakat juga tak perlu berkunjung langsung ke ibu kota baru untuk mendapatkan hunian. Agar lebih hemat, ia menyarankan untuk mencari properti melalui agen penjualan online yang kredibel seperti Ray White Indonesia atau Rumah123.com.
"Kalau kita buta sama sekali tentang properti di ibu kota baru dan takut dinaikkan harganya, paling aman adalah cari agen properti di daerah tersebut yang kredibel. Itu lebih aman dan hemat waktu," katanya.
Ia juga memberikan catatan bagi ASN atau masyarakat yang memiliki cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di DKI Jakarta, namun dipindahtugaskan ke ibu kota baru. Ia menyarankan mereka menimbang besaran cicilan di ibu kota baru dengan cicilan KPR yang sudah dibayarkan di DKI Jakarta. Jika harus menyicil KPR di dua tempat memberatkan kantong, maka ia menyarankan alternatif kontrak di ibu kota baru.
"Kalau belum mampu saran saya kontrak dulu saja, karena pindah ke sana tidak sesederhana yang kita pikir," ujarnya.
Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto menambahkan, selain menunggu pengumuman resmi lokasi ibu kota baru, ia menyarankan agar masyarakat menunggu rencana tata ruang kota ibu kota baru.
Pasalnya, dikhawatirkan lokasi yang dibeli tidak diperuntukkan sebagai hunian, malah dijadikan sebagai sarana umum.
"Berbeda dengan developer (pengembang), kalau mereka ambil tanah bisa dibikin apa saja karena mereka ambil besar. Tetapi kalau hanya untuk rumah agak riskan karena belum tahu tata ruangnya," tuturnya.
Di samping itu, ia menyarankan membeli rumah dari pengembang yang baru membangun. Alasannya, harga rumah tersebut berpotensi naik lebih tinggi jika pemilik rumah ingin menjualnya kembali sewaktu-waktu. Ia menilai membeli rumah yang masih dalam tahap awal pembangunan jauh lebih menguntungkan ketimbang membeli perumahan yang sudah siap huni.
"Perumahan yang terbangun atau secondary market harganya adalah harga yang saat ini. Artinya untuk berkembang lagi mungkin tidak setinggi kalau beli dari awal," jelasnya.
Jadi, sambung dia, tak masalah jika rumah tersebut belum selesai 100 persen asalkan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah. Selain itu, calon pembeli harus memastikan jika rumah tersebut masuk zona perumahan dan memiliki aksesibilitas ke sarana umum dan transportasi umum.
Sebanyak 800 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut-sebut akan diboyong ke Pulau Kalimantan. Angka itu mencakup pekerja di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).
Kedatangan penduduk baru di Pulau Kalimantan tentunya membuat pasar properti di kawasan tersebut laris manis. Meskipun pemerintah menjanjikan fasilitas perumahan untuk ASN, tak menutup kemungkinan mereka menginginkan hunian pribadi. Tak hanya ASN, perpindahan ibu kota juga mendorong minat warga dari Pulau Jawa yang sesak datang ke Pulau Kalimantan.
Meski pemerintah belum menetapkan lokasi ibu kota, nyatanya banyak spekulan tanah bermunculan. Bahkan mereka telah menawarkan tanah di situs jual beli online dengan harga yang fantastis.
Para spekulan mengklaim tanah mereka berdekatan dengan lokasi calon ibu kota baru. CNNIndonesia.com pun menemukan beberapa tanah yang dijual di perdagangan via daring (online), OLX.
Dengan kalimat berbentuk promosi, penjual menawarkan tanah seluas 500x300 meter dengan harga Rp40 miliar secara negosiasi. Lokasi tepatnya di dekat Jalan Trans Kalimantan, Sei Gohong, Bukit Batu.
"Lokasi strategis, cocok untuk investasi, pembangunan perumahan, pembangunan hotel, dan cocok untuk bisnis lainnya. Bisa dicek di Bappenas. Siapa cepat dia dapat," tulis penjual.
Padahal, pemerintah memastikan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru tak bisa dimanfaatkan oleh spekulan untuk mendapat keuntungan berlipat ganda.
Perencana Keuangan dari Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andi Nugroho mengatakan sebelum memborong properti, sebaiknya masyarakat harus sabar menunggu pengumuman resmi ibu kota baru. Masyarakat diimbau tak tergiur dengan tawaran para spekulan.
"Menurut saya menunggu pengumuman resmi dari pemerintah dulu," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Setelah mendengar pengumuman resmi, masyarakat juga disarankan buru-buru membeli properti di ibu kota baru. Bagi abdi negara ia mengimbau agar menunggu kepastian penempatan di ibu kota baru, serta fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah.
"Kalau ternyata beli properti dan mendapat rumah sewaan sayang sekali. Kecuali dia mau investasi," ujarnya.
Ketika sudah mendapatkan kepastian terkait informasi ibu kota baru, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dari sisi jarak ke lokasi kantor sebaiknya di rentang 5-10 Kilometer (Km). Ia mengatakan properti di lokasi tersebut hargaya lebih miring ketimbang properti yang lokasinya lebih dekat lagi dengan ibu kota.
Masyarakat juga tak perlu berkunjung langsung ke ibu kota baru untuk mendapatkan hunian. Agar lebih hemat, ia menyarankan untuk mencari properti melalui agen penjualan online yang kredibel seperti Ray White Indonesia atau Rumah123.com.
"Kalau kita buta sama sekali tentang properti di ibu kota baru dan takut dinaikkan harganya, paling aman adalah cari agen properti di daerah tersebut yang kredibel. Itu lebih aman dan hemat waktu," katanya.
Ia juga memberikan catatan bagi ASN atau masyarakat yang memiliki cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di DKI Jakarta, namun dipindahtugaskan ke ibu kota baru. Ia menyarankan mereka menimbang besaran cicilan di ibu kota baru dengan cicilan KPR yang sudah dibayarkan di DKI Jakarta. Jika harus menyicil KPR di dua tempat memberatkan kantong, maka ia menyarankan alternatif kontrak di ibu kota baru.
"Kalau belum mampu saran saya kontrak dulu saja, karena pindah ke sana tidak sesederhana yang kita pikir," ujarnya.
Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto menambahkan, selain menunggu pengumuman resmi lokasi ibu kota baru, ia menyarankan agar masyarakat menunggu rencana tata ruang kota ibu kota baru.
Pasalnya, dikhawatirkan lokasi yang dibeli tidak diperuntukkan sebagai hunian, malah dijadikan sebagai sarana umum.
"Berbeda dengan developer (pengembang), kalau mereka ambil tanah bisa dibikin apa saja karena mereka ambil besar. Tetapi kalau hanya untuk rumah agak riskan karena belum tahu tata ruangnya," tuturnya.
Di samping itu, ia menyarankan membeli rumah dari pengembang yang baru membangun. Alasannya, harga rumah tersebut berpotensi naik lebih tinggi jika pemilik rumah ingin menjualnya kembali sewaktu-waktu. Ia menilai membeli rumah yang masih dalam tahap awal pembangunan jauh lebih menguntungkan ketimbang membeli perumahan yang sudah siap huni.
"Perumahan yang terbangun atau secondary market harganya adalah harga yang saat ini. Artinya untuk berkembang lagi mungkin tidak setinggi kalau beli dari awal," jelasnya.
Jadi, sambung dia, tak masalah jika rumah tersebut belum selesai 100 persen asalkan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah. Selain itu, calon pembeli harus memastikan jika rumah tersebut masuk zona perumahan dan memiliki aksesibilitas ke sarana umum dan transportasi umum.
